Pajak Dan Padi Umkm Bagian III, Yuk Simak Informasi Lengkapnya

  • Whatsapp

PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pelanggan dengan adanya fitur penghitungan pajak yang terotomatisasi. Meskipun demikian, akan lebih baik jika kita mengenal lebih dalam tentang sistem dan tata cara perpajakan di PaDi UMKM B2B. Sebelum membahas soal perpajakan yang ada di platform pengadaan barang dan jasa pemerintah, mari kita kenal dulu istilah untuk penjual dan pembeli berdasarkan kewajiban perpajakannya.

Read More

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Berikut beberapa ketentuan penghitungan pajak PPh di Platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu : yang pertama yaitu Perhitungan Pajak PPh dilakukan berdasarkan jenis barang yang ditransaksikan (barang tersebut termasuk kedalam barang yang dikenakan pajak atau tidak). Lalu ada Pajak PPh yang berlaku pada masing-masing produk berbeda-beda (ditentukan oleh penjual berdasarkan jenis produk yang ditawarkan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku). Berikutnya ada Perhitungan besar nominal masing-masing pajak PPh mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada Pajak PPh dikenakan kepada penjual PKP dan non PKP. Kemudian ada Pemungutan dan penyetoran pajak PPh dilakukan oleh pembeli (BUMN) WAPU maupun Non WAPU.

Berikut jenis-jenis PPh yang berlaku di Platform digital pengadaan barang dan jasa pemerintah ini yaitu : pertama terdapat PPH 22: Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas pembelian barang dengan nominal di atas Rp10 juta. Tarifnya: 1,5%. Dan yang kedua ada PPH 23: Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas pembelian Jasa. Tarifnya: 2%.

Selanjutnya yang ketiga, PPH 4 (2) 0,50% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas pembelian barang atau jasa dengan syarat menunjukan Surat Keterangan Peredaran Bruto Tertentu. Tarifnya: 0,50%. Keempat ada, PPH 4 (2) 2% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas Jasa Pelaksana Kontruksi, dimana penjual harus menunjukan SIJUK/LPJK yang memuat kualifikasi usaha kecil. Tarifnya: 2%. Kelima ada, PPH 4 (2) 3% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas Jasa Pelaksana Kontruksi, dimana penjual harus menunjukan SIJUK/LPJK yang memuat kualifikasi usaha menengah atau besar. Tarifnya: 3%.

Urutan keenam adalah, PPH 4 (2) 4% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas Jasa Pengawasan Kontruksi, dimana penjual harus menunjukan SIJUK/LPJK yang masih berlaku. Tarifnya: 4%. Pajak ketujuh ada, PPH 4 (2) 6% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas Jasa Pengawasan Kontruksi, dimana penjual tidak mempunyai SIJUK/LPJK yang masih berlaku. Tarifnya: 6%. Dan yang ke delapan ada PPH 4 (2) 10% : Pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (BUMN) atas Jasa Sewa Tanah/Bangunan. Tarifnya: 10%.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *